AUTHOR(S) GUIDELINES
ONLINE SUBMISSIONS
STATISTICS
FOCUS AND SCOPE
ISSN
ARTICLE TEMPLATE
Partisipasi Politik Masyarakat pada PILKADA 2017 di Kabupaten Yalimo, Papua, Indonesia
Abstract
RESUME: Penelitian ini dilakukan sebagai bahan pertimbangan dan masukan kepada pihak Pemerintah Daerah, khususnya KPU (Komisi Pemilihan Umum). Dalam penelitian ini, teknik analisis data dilakukan secara deskriptif dengan menggunakan metode kualitatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa permasalahan utama dalam PILKADA (Pemilihan Kepala Daerah) di Kabupaten Yalimo, Papua, Indonesia adalah hasilnya masih jauh seperti yang diharapkan. Hasil akhir yang sesungguhnya diharapkan dari PILKADA adalah melahirkan pemimpin yang ideal. Namun, beberapa permasalahan yang muncul dan menyebabkan masyarakat kurang berpartisipasi, diantaranya adalah: (1) persyaratan PILKADA hanya terbatas pada ketentuan normatif tentang persyaratan calon eksekutif, bukan pada ketentuan persyaratan substantif; (2) lemahnya sosialisasi dari Panitia KPU kepada mayarakat terkait ketentuan pemberian suara oleh masyarakat; (3) penyelenggara tidak memiliki pengalaman dalam kaitan dengan pekerjaan yang dihadapinya; (4) ketidakpercayaan terhadap calon Bupati/Wakil Bupati, baik ketidakpercayaan terhadap janji-janji kampanye maupun tidak tertarik dengan visi dan misi yang ditawarkan, sampai adanya ketidakyakinan masyarakat apakah ketika ia memilih akan memberikan pengaruh atau perubahan bagi masyarakat; (5) KPU tampaknya tidak peduli, baik dengan kapasitas maupun profesionalisme calon Bupati/Wakil Bupati pada saat melakukan perekrutan, dan yang biasanya dipikirkan adalah besarnya peluang keterpilihan calon Bupati/Wakil Bupati yang bersangkutan; serta (6) tingginya modus transaksi atau pemberian hadiah dari calon kepada pemilih.
KATA KUNCI: Partisipasi Politik; Masyaratat Yalimo; Pemilihan Kepala Daerah; Pemimpin Ideal dan Berkualitas; Proses Demokrasi yang Sehat.
ABSTRACT: “Political Participation of Society in PILKADA 2017 in Yalimo District, Papua, Indonesia”. This research is conducted as a consideration and input to the Local Government, especially KPU (General Election Commission). In this research, data analysis technique is done descriptively by using qualitative method. The results show that the main problem in PILKADA (Regional Head Elections) in Yalimo Regency, Papua, Indonesia is its result still far as expected. The real end result expected from PILKADA is to produce an ideal leader. However, some of the problems that arise and lead to less participating communities are: (1) the requirements of PILKADA are limited only to the normative provisions on the requirements of the executive candidates, not on the terms of substantive terms; (2) the lack of socialization from KPU Committees to the people related to the provision of voting by the public; (3) the organizers have no experience in connection with the work they are faced; (4) distrust of candidates for Regent /Vice Regent, either mistrust of campaign promises or not interested in the vision and mission offered, to the uncertainty of the community whether when he/she chooses to influence or change for society; (5) the KPU seems unconcerned, both with the capacity and professionalism of the candidates of Regent/Vice Regent at the time of recruitment, and what is usually thought for the Committee is the magnitude of chance for the Regent / Vice Regent candidates to be elected; and (6) the high mode of transactional or gift giving from the candidates to the voters.
KEY WORD: Political Participation; Yalimo Community; Regional Head Elections; Ideal and Qualified Leaders; Healthy Democratic Process.
About the Author: Siti Khikmatul Rizqi, M.Si. adalah Dosen di STISIP (Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik) Amal Ilmiah, YAPIS (Yayasan Pendidikan Islam) Wamena, Jalan Hom-hom, Wamena 99511, Kabupaten Jayawijaya, Provinsi Papua, Indonesia. Untuk kepentingan akademik, penulis bisa dihubungi dengan alamat emel: rudihartonoismail6889@gmail.com
Suggested Citation: Rizqi, Siti Khikmatul. (2018). “Partisipasi Politik Masyarakat pada PILKADA 2017 di Kabupaten Yalimo, Papua, Indonesia” in SOSIOHUMANIKA: Jurnal Pendidikan Sains Sosial dan Kemanusiaan, Volume 11(1), May, pp.109-124. Bandung, Indonesia: Minda Masagi Press and UNIPA Surabaya, ISSN 1979-0112.
Article Timeline: Accepted (August 17, 2017); Revised (March 2, 2018); and Published (May 30, 2018).
Keywords
Full Text:
PDFReferences
Abdullah. (2013). “Konstitusionalitas Pemilihan Kepala Daerah di Indonesia Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum” dalam Jurnal SOSIOHUMANIORA. Tersedia secara online juga di: https://aimos.ugm.ac.id/comparison/6189 [diakses di Wamena, Papua, Indonesia: 10 November 2017].
Asrinaldi, A. (2013). “Koalisi Model Parlementer dan Dampaknya pada Penguatan Kelembagaan Sistem Presidensial di Indonesia” dalam Jurnal Penelitian Politik, Vol.10, No.2 [Desember]. Tersedia secara online juga di: http://ejournal.politik.lipi.go.id/index.php/jpp/article/viewFile/435/248 [diakses di Wamena, Papua, Indonesia: 10 November 2017].
Asshihiddiqe, Jimly. (2010). “Merawat dan Memenuhi Jaminan Hak Konstitusional Warga Negara”. Makalah pada acara Lokakarya Nasional Komnas Perempuan di Jakarta.
Baker, W.H., H.L. Addams & B. Davis. (2005). “Critical Factors for Enhancing Municipal Public Hearings” in Public Administration Review, Volume 65(4), pp.490-499.
Bloor, M. (1997). Techniques of Validation in Qualitative Research: A Critical Commentary. London: Sage.
Badoh, Ibrahim Z. Fahmy & Abdullah Dahlan. (2010). Korupsi Pemilu di Indonesia. Jakarta: ICW [Indonesia Corruption Watch]. Tersedia secara online juga di: https://media.neliti.com/media/publications/45377-ID-korupsi-pemilu-di-indonesia.pdf [diakses di Wamena, Papua, Indonesia: 10 November 2017].
Bovaird, Tony & Elke Loffler [eds]. (2008). Public Management and Governance. New York: Routledge.
Brian, R. (2009). Civil Society: The Underpinnings of American Democracy. London: Tuffs University.
Burby, R.J. (2003). “Making Plans that Matter: Citizen Involvement and Government Action” in Journal of the American Planning Association, Volume 69(1), pp.33-49.
Burkens, M.C. (1990). “Beginselen van de Democratische Rechtsstaat” in W.E.J. Tjeenk Willink [ed]. Zwole in Samenwerking met het Nederlans Istitut voor Sociaal en Economisch Recht. Netherlands: NISER Publisher.
Bushman, B. & G. Wells. (2001). “Narrative Impressions of Literature: The Availability Bias and the Corrective Properties of Meta-Analytic Approaches” in Personality and Social Psychology Bulletin, Volume 27, pp.1123–1130.
Callahan, Kathe. (2009). Elements of Effective Governance: Measurement, Accountability, and Participation. Florida: CRC Taylor & Francis Group.
Conyers, Diana. (1991). Perencanaan Sosial di Dunia Ketiga. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, Terjemahan.
Creswell, John W. (2010). Research Design: Pendekatan Kualitatif, Kuantitaif, dan Mixed. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Terjemahan.
Dahl, Robert A. (2001). Perihal Demokrasi: Menjelajahi Teori dan Praktek Demokrasi secara Singkat. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, terjemahan A. Rahman Zainuddin.
Deviyanti, Dea. (2013). “Studi tentang Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan di Kelurahan Karang Jati, Kecamatan Balikpapan Tengah” dalam e-Journal Administrasi Negara, Volume 1(2), hlm.380-394. Tersedia secara online di: http://ejournal.an.fisip-unmul.ac.id/site/wp-content/uploads/2013/05/JURNAL [diakses di Wamena, Papua, Indonesia: 10 November 2017].
Dzulvan, Amir Iwan & Imam Cahyono. (2011). Permasalahan Otonomi Khusus di Aceh dan Papua. Jakarta: Yayasan Tifa, cetakan pertama.
Effendi, Masyhur. (1994). Hak Asasi Manusia dalam Hukum Nasional dan Internasional. Jakarta: Ghalia Indonesia.
Eko, Sutoro. (2013). “Ekonomi Politik Pembaharuan Desa”. Makalah disajikan dalam Pertemuan Forum VII, Refleksi Arah dan Gerakan Partisipasi dan Pembaharuan Masyarakat Desa di Indonesia, yang digelar oleh FPPM (Forum Pengembangan Partisipasi Masyarakat), di Ngawi, Jawa Timur, Indonesia, pada tanggal 15-18 Juni.
Faiz, Pan Mohamad. (2017). “Memperkuat Prinsip Pemilu yang Teratur, Bebas, dan Adil melalui Pengujian Konstitusionalitas Undang-Undang” dalam Jurnal Konstitusi, Vol.14, No.3 [September], hlm.672-700, 2017. Tersedia secara online juga di: https://ssrn.com/abstract=3100685 [diakses di Wamena, Papua, Indonesia: 15 Januari 2018].
Febriani, Wahyu. (2015). “Analisis Partisipasi Masyarakat terhadap Pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP): Studi Kasus di Desa Ngepung, Kecamatan Kedamean, Kabupaten Gresik”. Skripsi Sarjana Tidak Diterbitkan. Surabaya: FISIP UWP [Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Wijaya Putra]. Tersedia secara online juga di: http://library.uwp.ac.id/digilib/files/disk1/13/--wahyufebri-629-1-04100000-7.pdf [diakses di Wamena, Papua, Indonesia: 10 November 2017].
Fetterman, D.M. et al. (1996). Empowerment Evaluation: Knowledge and Tools for Self-Assesment and Accountability. London: Sage Publications.
Griadhi, Ni Made Ari Yuliartini & Anak Agung Sri Utari. (2008). “Partisipasi Masyarakat dalam Pembentukan Peraturan Daerah” dalam Jurnal Kertha Patrika, Vol.33, No.1 [Januari].
Haboddin, Muhtar & Gregorius Sahdan [eds]. (2009). Evaluasi Kritis Penyelenggaraan PILKADA di Indonesia. Yogyakarta: Penerbit IPD [Institut Pemerintahan Daerah].
Hadjon, Philipus M. (1999). Sistem Pembagian Kekuasaan Negara: Analisis Hukum Tata Negara. Surabaya: Penerbit FH UNAIR [Fakultas Hukum, Universitas Airlangga], Terjemahan.
Hakim, Lukman. (2010). “Implikasi Pilkada Langsung terhadap Pertanggungjawaban Kepala Daerah dalam Penyusunan Program Pembangunan Daerah” dalam Jurnal Konstitusi, Vol.III, No.1 [Juni]. Tersedia secara online juga di: https://media.neliti.com/media/publications/115438 [diakses di Wamena, Papua, Indonesia: 10 November 2017].
Hanavi, Irvan. (2018). “Ignasius Jonan: Pemimpin Perlu Modal Bakat dan Pengalaman”. Tersedia secara online di: http://mm.feb.ugm.ac.id/id/?p=3804 [diakses di Wamena, Papua, Indonesia: 24 Maret 2018].
Harahap, Husnul Isa. (2010). “Robert A. Dahl dan Studi tentang Fenomena Demokrasi di India” dalam Jurnal POLITEIA, Vol.2, No.1 [Januari].
Haris, Syamsudin. (2009). Desentralisasi, Demokrasi, dan Akuntabilitas Pemerintahan Daerah. Jakarta: LIPI [Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia] Press.
Haris, Syamsudin. (2014). Partai, Pemilu, dan Parlemen di Era Reformasi. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
Haryadi, Ahmad. (2016). “Partisipasi Masyarakat dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Silae, Kecamatan Ulujadi, Kota Palu” dalam e-Jurnal Katalogis, Vol.4, No.3 [Maret], hlm.168-180. Tersedia secara online juga di: https://media.neliti.com/media/publications/149842-ID-partisipasi-masyarakat [diakses di Wamena, Papua, Indonesia: 10 November 2017].
Haryanto, Tenang et al. (2008). “Pengaturan tentang Hak Asasi Manusia Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 Sebelum dan Setelah Amandemen”. Tersedia secara online di: http://dinamikahukum.fh.unsoed.ac.id/index.php/JDH/article/viewFile/54/219 [diakses di Wamena, Papua, Indonesia: 10 November 2017].
Hendra, Nofriko. (2016). “Partisipasi Masyarakat dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa: Studi Kasus di Desa Jambai Makmur, Kecamatan Kandis, Kabupaten Siak, Tahun 2011-2013” dalam JOM FISIP, Vol.3, No.2 [Oktober].
Hutapea, Bungasan. (2015). “Dinamika Hukum Pemilihan Kepala Daerah di Indonesia” dalam Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional, Vol.4, No.1 [April]. Tersedia secara online juga di: https://rechtsvinding.bphn.go.id/artikel/ART%201%20JRV%204.1%20WATERMARK.pdf [diakses di Wamena, Papua, Indonesia: 10 November 2017].
Irawan, Benny Bambang. (2007). “Perkembangan Demokrasi di Negara Indonesia” dalam Hukum dan Dinamika Masyarakat, Vol.5, No.1 [Oktober].
Juliantara, Dadang. (2004). Pembaruan Kabupaten: Arah Realisasi Otonomi Daerah. Yogyakarta: Penerbit Pembaruan.
King, C.S., K.M. Feltey & B.O.N. Susel. (1998). “The Question of Participation: Toward Authentic Public Participation in Public Administration” in Public Administration Review, Vol.58, No.4, pp.317-326.
Komperensi & Yoserizal. (2013). “Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Kepala Daerah” dalam Jurnal Kebijakan Publik, Vol.4, No.1 [Maret]. Tersedia secara online juga di: http://download.portalgaruda.org/article.php?article=106065&val=2289 [diakses di Wamena, Papua, Indonesia: 10 November 2017].
KPU [Komisi Pemilihan Umum] Bondowoso & LP UNEJ [Lembaga Penelitian Universitas Jember]. (2015). “Perilaku Memilih Masyarakat Kabupaten Bondowoso”. Laporan Penelitian Tidak Diterbitkan. Bondowoso: KPU Bondowoso dan LP UNEJ. Tersedia secara online juga di: http://www.kpu.go.id/koleksigambar/Perilaku_Pemilih_(KPU_Kabupaten_Bondowoso).pdf [diakses di Wamena, Papua, Indonesia: 10 November 2017].
Krathwohl, D.R. (1998). Methods of Educational & Social Science Research: An Integrated Approach. New York: Longman.
Kurniawan, Johan. (2016). “Transformasi Partisipasi Publik dalam Perumusan Kebijakan di Era Reformasi”. Tersedia secara online di: http://setkab.go.id/transformasi-partisipasi-publik-dalam-perumusan-kebijakan-di-era-reformasi/ [diakses di Wamena, Papua, Indonesia: 10 November 2017].
Latif, Abdul. (2014). “Peran Partisipasi Masyarakat dalam Peningkatan Pembangunan Desa di Kecamatan Posigadan” dalam Jurnal Madani, Vol.4, No.1 [Juni]. Tersedia secara online juga di: http://download.portalgaruda.org/article.php?article=266706&val=6176 [diakses di Wamena, Papua, Indonesia: 10 November 2017].
Liando, Daud M. (2016). “Pemilu dan Partisipasi Politik Masyarakat: Studi pada Pemilihan Anggota Legislatif dan Pemilihan Presiden dan Calon Wakil Presiden di Kabupaten Minahasa Tahun 2014” dalam Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum, Vol.3, No.2 [Oktober].
Liando, Daud Ferry & Winsi Kuhu. (2015). “Partisipasi Politik Masyarakat Terkait Pemberian Suara pada Pemilihan Anggota Legislatif dan Pemilihan Presiden dan Calon Wakil Presiden di Kabupaten Minahasa Tahun 2014”. Laporan Hasil Penelitian. Minahasa: KPU [Komisi Pemilihan Umum] Kabupaten Minahasa. Tersedia secara online juga di: http://www.kpu.go.id/koleksigambar/Partisipasi_politik_masyarakat_Minahasa.pdf [diakses di Wamena, Papua, Indonesia: 10 November 2017].
Melfa, Wendy. (2013). PEMILUKADA: Demokrasi dan Otonomi Daerah. Lampung: BE Press.
Mitchell, Bruce. (2015). “Participatory Partnerships: Engaging and Empowering to Enhance Environmental Management and Qualityof Life?” in Social Indicators Research, Volume 71, pp.123-144.
Nopyandri. (2012). “Pemilihan Kepala Daerah yang Demokratis dalam Perspektif UUD 1945” dalam Jurnal Ilmu Hukum, Vol.2, No.2. Tersedia secara online juga di: https://media.neliti.com/media/publications/9117-ID-pemilihan-kepala-daerah-yang-demokratis [diakses di Wamena, Papua, Indonesia: 10 November 2017].
Nugraha, Al-Fajar & Atika Mulyandari. (2016). “PILKADA Langsung dan PILKADA Tidak Langsung dalam Perspektif Fikih Siyasah” dalam MAZAHIB: Jurnal Pemikiran Hukum Islam, Vol.XV, No.2 [Desember], hlm.208-237. Tersedia secara online juga di: https://media.neliti.com/media/publications/57811-ID-pilkada-langsung-dan-pilkada-tidak-langs.pdf [diakses di Wamena, Papua, Indonesia: 10 November 2017].
Nurbaiti, Siti Robiah & Azis Nur Bambang. (2017). “Faktor-faktor yang Mempengaruhi Partisipasi Masyarakat dalam Pelaksanaan Program Corporate Social Responsibility (CSR)” dalam Proceeding Biology Education Conference, Vol.14, No.1, hlm.224-228.
Nurmandi, Achmad, Bambang Eka Cahya Widodo & Awang Darumurti. (2016). “Strategi Pelembagaan Good Governance dalam Proses Pemilu di Indonesia”. Laporan Penelitian Tidak Diterbitkan. Yogyakarta: FISIP UMY [Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta]. Tersedia secara online juga di: http://repository.umy.ac.id/bitstream/handle/123456789/1926/Laporan [diakses di Wamena, Papua, Indonesia: 10 November 2017].
Prasetyo, Azis Turindra. (2010). “Tingkat Partisipasi Masyarakat Desa Miskin dalam Kegiatan Simpan-Pinjam Khusus untuk Perempuan di Kecamatan Bendosari, Kabupaten sukoharjo”. Skripsi Sarjana Tidak Diterbitkan. Surakarta: Fakultas Pertanian UNS [Universitas Sebelas Maret]. Tersedia secara online juga di: https://eprints.uns.ac.id/7983/1/144281308201009321.pdf [diakses di Wamena, Papua, Indonesia: 10 November 2017].
Prasojo, Eko. (2008). “Mainstreaming Decentralized Governance in Indonesia”. Unpublished Research Report. Depok: UI [Unversity of Indonesia].
Purnandi, Hadi, Ahmad Tohardi & Burhanuddin Haris. (2013). “Fenomena Golongan Putih dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pontianak Tahun 2008 di Kecamatan Pontianak Selatan” dalam Jurnal Tesis PMIS-UNTAN-PSIP. Tersedia secara online juga di: https://media.neliti.com/media/publications/9440-ID-fenomena-golongan-putih [diakses di Wamena, Papua, Indonesia: 10 November 2017].
Rahmatunnisa, Mudiyati. (2017). “Mengapa Integritas Pemilu Penting?” dalam Jurnal BAWASLU, Vol.3, No.1, hlm.1-11. Tersedia secara online juga di: https://www.bawaslu.go.id/sites/default/files/publikasi/01%20JURNAL%20BAWASLU.pdf [diakses di Wamena, Papua, Indonesia: 10 November 2017].
Ramli, Muhammad. (2016). “Patronase Politik dalam Demokrasi Lokal: Analisis terhadap Terpilihnya Hj. Marniwati pada Pemilukades di Desa Jojjolo, Kecamatan Bulukumpa, Kabupaten Bulukumba”. Skripsi Sarjana Tidak Diterbitkan. Makassar: UIN [Universitas Islam Negeri] Alaudin. Tersedia secara online juga di: http://repositori.uin-alauddin.ac.id/1679/1/Muhammad%20Ramli.PDF [diakses di Wamena, Papua, Indonesia: 10 November 2017].
Rodliyah. (2013). Partisipasi Masyarakat dalam Pengambilan Keputuan dan Perencanaan di Sekolah. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Sanit, Arbi. (1997). Partai, Pemilu, dan Demokrasi. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, cetakan pertama.
Sastropoetro, R.A. Santoso. (2015). Partisipasi, Komunikasi, Persuasi, dan Disiplin dalam Pembangunan Nasional. Bandung: Penerbit Alumni.
Septiana, Johan. (2013). Tingkat Pasrtisipasi Masyarakat dalam Kepemilikan Akta Kelahiran di Kecamatan Cibadak, Kabupaten Lebak. Banten: Penerbit FISIP UNTIRTA [Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa].
Setiyono, Agus Budi. (2008). “Pembentukan Peraturan Hukum Daerah yang Demokratis oleh Pemerintah Daerah”. Tesis Magister Tidak Diterbitkan. Semarang: PPs UNESS [Program Pascasarjana, Universitas Negeri Semarang]. Tersedia secara online juga di: https://core.ac.uk/download/pdf/11716284.pdf [diakses di Wamena, Papua, Indonesia: 10 November 2017].
Siahaan, N.H.T. (2004). Hukum Lingkungan dan Ekologi Pembangunan. Jakarta: Penerbit Erlangga.
Simamora, Janpatar. (2011). “Eksistensi Pemilukada dalam Rangka Mewujudkan Pemerintahan Daerah yang Demokratis” dalam Mimbar Hukum, Vol.23, No.1 [Februari]. Tersedia secara online juga di: https://media.neliti.com/media/publications/40502-ID-eksistensi-pemilukada [diakses di Wamena, Papua, Indonesia: 10 November 2017].
Siyoto, Sandu & M. Ali Sodik. (2015). Dasar Metodologi Penelitian. Sleman: Literasi Media Publishing.
Slamet, M. (2003). Pembangunan Masyarakat Berwawasan Partisipasi. Surakarta: UNS [Sebelas Maret University] Press.
Soemantri, Sri M. (1998). Pengantar Perbandingan Hukum Tata Negara. Jakarta: Rajawali Pers.
Soetomo. (2008). Strategi-strategi Pembangunan Masyarakat. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Stoker, Gerry. (2008). New Localism, Participation, and Networked Community Governance. UK [United Kingdom]: University of Manchester. Available online also at: http://www.ipeg.org.uk/papers/ngcnewloc.pdf [accessed in Wamena, Papua, Indonesia: December 27, 2017].
Susanto, Edy & Sugiharto. (2017). Manajemen Informasi Kesehatan IV: Etika Profesi dan Hukum Kesehatan. Jakarta: Kemenkes RI [Kementerian Kesehatan Republik Indonesia].
Utomo, S. Prasetyo. (2008). “Isu Politik dalam Kebijakan Pendidikan”. Tersedia secara online di: http://djohar1962.blogspot.com/2008/02/isu-politik-dalam-kebijakan-pendidikan.html [diakses di Wamena, Papua, Indonesia: 10 November 2017].
Wawancara dengan Responden A, bapak Erdi Dabi, S.Sos. sebagai Wakil Bupati Terpilih, di Kabupaten Yalimo, Papua, Indonesia, pada tanggal 30 Mei 2017.
Wawancara dengan Responden B, bapak Yoswa Kepno, S.Sos., M.Si. sebagai Informan, di Kabupaten Yalimo, Papua, Indonesia, pada tanggal 30 Mei 2017.
Wawancara dengan Responden C, bapak Aleks Lokobal, S.ST., M.M. sebagai Informan, di Kabupaten Yalimo, Papua, Indonesia, pada tanggal 29 Mei 2017.
Wawancara dengan Responden D, bapak Tanus Wenda, S.Pd. selaku Ketua KPU (Komisi Pemilihan Umum), di Kabupaten Lanny Jaya, Papua, Indonesia, pada tanggal 31 Mei 2017.
Wawancara dengan Responden E, bapak Samen Wandik selaku Informan, di Kabupaten Yalimo, Papua, Indonesia, pada tanggal 30 Mei 2017.
Wawancara dengan Responden F, bapak Yohanis Walianggen selaku Informan, di Kabupaten Yalimo, Papua, Indonesia, pada tanggal 30 Mei 2017.
Yang, Kaifeng. (2009). “Public Administrators’ Trust in Citizens: A Missing Link in Citizen Involvement Efforts” in Public Administration Review, Vol.65, No.3, pp.273-285.
Zheng, Yueping. (2015). “Explaining Government Performance on E-Participation in New Jersey: Government Capacity and Willingness”. Unpublished Ph.D. Dissertation. USA [United States of America]: The State University of New Jersey. Available online also at: https://rucore.libraries.rutgers.edu/rutgers-lib/47722/PDF/1/play/ [accessed in Wamena, Papua, Indonesia: December 27, 2017].
DOI: https://doi.org/10.2121/sosiohumanika.v11i1.1006
Refbacks
- There are currently no refbacks.
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.
SOSIOHUMANIKA: Jurnal Pendidikan Sains Sosial dan Kemanusiaan is published by Minda Masagi Press. This work is licensed under a Creative Commons Attribution-Sharealike 4.0.