Persepsi Masyarakat terhadap Pembentukan Kabupaten Okikha: Sebuah Analisis Sosial dan Politik

Siti Khikmatul Rizqi, Dines Muni

Abstract


RINGKASAN: Penelitian ini penting dilakukan sebagai bahan pertimbangan dan masukan kepada pihak Tim Pembentukan DOB (Daerah Otonom Baru) Kabupaten Okikha, agar mengetahui seberapa besar antusias masyarakat Distrik Wita-Waya di Kabupaten Jayawijaya, Papua, Indonesia. Penelitian dilaksanankan selama satu tahun, yakni dari Januari 2017 hingga Desember 2017, dengan teknik penentuan informan secara purposive sampling dan bersifat snowball sampling”, dengan jumlah informan sebanyak 29 orang. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan berbagai cara, seperti dengan wawancara mendalam, observasi partisipan, dan studi dokumentasi. Teknik analisis dilakukan dengan reduksi data, penyajian data, dan menarik kesimpulan atau verifikasi. Hasil penelitian menunjukan bahwa terdapat dikotomi persepsi masyarakat terhadap wacana pembentukan Kabupaten Okikha, yaitu persepsi positif dan persepsi negatif. Persepsi masyarakat disebut positif, jika masyarakat tersebut menerima wacana pembentukan Kabupaten Okikha. Persepsi masyarakat disebut negatif, jika masyarakat tersebut menolak terhadap pembentukan Kabupaten Okikha. Namun, pada akhirnya, berhasil mewujudkan kesepakatan politik antara Pemerintah Daerah, yakni Pemerintah Kabupaten Jayawijaya, dengan masyarakat Kurulu secara implisit dan eksplisit. Adanya titik temu dan tercapai kesepahaman diantara masyarakat adalah bahwa dengan pembentukan Kabupaten Baru Okikha, masyarakat di Kurulu akan lebih maju dan sejahtera.

KATA KUNCI: Persepsi Masyarakat; Pro dan Kontra; Pembentukan Kabupaten Baru; Okikha dan Jayawijaya; Titik Temu dan Kesepahaman. 

ABSTRACT: “Community Perception of the Formation of Okikha Regency: A Social and Political Analysis”. This research is important to be carried out as consideration and input to the Formation Team of DOB (New Autonomous Region) of Okikha Regency, in order to find out how enthusiastic the Wita-Waya District community in Jayawijaya Regency, Papua, Indonesia. The research was carried out for one year, i.e. from January 2017 to December 2017, with informant determination techniques by purposive sampling and snowball sampling, with a total of 29 informants. Data collection techniques are carried out in various ways, namely in-depth interviews, participant observation, and documentation studies. The analysis techniques are carried out by data reduction, data presentation, and drawing conclusions or verification. The results showed that there was a dichotomy of public perceptions of the formation discourse of the Okikha Regency, namely positive and negative perceptions. Community perception is called positive, if the community receives the discourse on the formation of the Okikha Regency. Community perception is called negative, if the community refuses to form the Okikha Regency. However, in the end, it succeeded in realizing a political agreement between the Regional Government, namely the Jayawijaya Regency Government with the Kurulu community implicitly and explicitly. The point of meeting and understanding between the community is that with the formation of the New Okikha Regency, the people in Kurulu will be more advanced and prosperous.

KEY WORD: Community Perception; Pros and Cons; New Regency Formation; Okikha and Jayawijaya; Meeting Points and Understanding.

  

About the Authors: Siti Khikmatul Rizqi, M.Si. dan Dines Muni, M.Si. adalah Dosen Senior pada Program Studi Ilmu Pemerintahan STISIP (Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik) Amal Ilmiah YAPIS (Yayasan Pendidikan Islam) Wamena, Jalan Trikora Hom-hom, Kampus II STISIP AI YAPIS, Wamena, Kabupaten Jayawijaya, Papua, Indonesia. Alamat emel: sitikhikmatulrizqi@yahoo.com dan dinesmuni@yahoo.com 

Suggested Citation: Rizqi, Siti Khikmatul & Dines Muni. (2018). “Persepsi Masyarakat terhadap Pembentukan Kabupaten Okikha: Sebuah Analisis Sosial dan Politik” in ATIKAN: Jurnal Kajian Pendidikan, Volume 8(1), Juni, pp.59-74. Bandung, Indonesia: Minda Masagi Press, ISSN 2088-1290.

Article Timeline: Accepted (January 17, 2018); Revised (April 21, 2018); and Published (June 30, 2018).


Keywords


Persepsi Masyarakat; Pro dan Kontra; Pembentukan Kabupaten Baru; Okikha dan Jayawijaya; Titik Temu dan Kesepahaman

Full Text:

PDF

References


Aronson, A., T.D. Wilson & R.M. Akert. (2005). Social Psychology. New York: Prentice-Hall, Inc., 5th edition.

Azra, Azyumardi. (2010). “Dimensi Politik Pembentukan Daerah Otonom” dalam Jurnal Ilmu Pemerintahan: Jurnal Pencerahan untuk Memajukan Pemerintahan, Edisi 33. Jakarta: MIPI [Majelis Ilmu Pengetahuan Indonesia].

Baswan, Hasan. (2009). “Evaluasi Kemampuan Pelaksanaan Otonomi Daerah (EKPOD): Kemungkinan Aplikasi EKPOD Aspek Pelayanan Dasar Berdasarkan PP No.6 Tahun 2008 di Kabupaten Banggai Kepulauan, Provinsi Sulawesi Tengah”. Tesis Magister Tidak Diterbitkan. Jakarta: Program Pascasarjana IPDN [Institut Pemerintahan Dalam Negeri].

Briska, Marindi. (2015). “Pemekaran Wilayah untuk Mengatasi Permasalahan Kesejahteraan Penduduk di Indonesia” dalam KOMPASIANA: Byond Blogging. Jakarta: 17 Juni. Tersedia secara online juga di: https://www.kompasiana.com/marindibriska/54f91cc4a33311ba028b4709/pemekaran-wilayah [diakses di Wamena, Papua, Indonesia: 19 Desember 2017].

Bukhari, Mukhtar. (1984). Teknik Evaluasi dalam Pendidikan. Jakarta: Rajawali Pers.

Darmawan et al. (2008). Studi Evaluasi Dampak Pemekaran Daerah, 2001-2007: Juli 2008. Jakarta: BRIDGE [Building and Reinventing Decentralised Governance]. Tersedia secara online juga di: http://www.undp.org/content/dam/indonesia/docs/pemekaran_ID.pdf [diakses di Wamena, Papua, Indonesia: 19 Desember 2017].

Darmo, Korpus Kristi Yohanes. (2017). “Studi tentang Pembentukan Daerah Otonom Baru (DOB) Kabupaten Paser Selatan” dalam e-Journal Ilmu Pemerintahan, Volume 5(1), hlm.353-366. Tersedia secara online juga di: http://ejournal.ip.fisip-unmul.ac.id/site/wp-content/uploads/2017/03/Korpus [diakses di Wamena, Papua, Indonesia: 24 Maret 2018].

Dawkins, Casey J. (2003). “Regional Development Theory: Conceptual Foundations, Classics Works, and Recent Development” in Jourmal of Planning Literature, Vol.18, No.2 [November].

Durkheim, E. & D.W. Halls. (2014). The Rules of Sociological Method and Selected Texts on Sociology and its Method. New York: Free Press, revised edition.

Dzulvan et al. (2011). Permasalahan Otonomi Khusus di Aceh dan Papua. Jakarta: Yayasan Tifa, cetakan pertama.

Elisabeth, Adriana. (2016). “Dimensi Internasional Kasus Papua”. Tersedia secara online di: ejournal.politik.lipi.go.id/index.php/jpp/article [diakses di Wamena, Papua, Indonesia: 11 Maret 2018].

Emzir. (2010). Metode Penelitian Kualitatif: Analisis Data. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, cetakan ke-1.

Gerry, Kossay. (2013). “Pembentukan Kabupaten Okika: Angan-angan Segelintir Orang dalam Mencapai suatu Jabatan” dalam WITAWAYA: Jangan Lupakan Jasmerah. Tersedia secara online juga di: https://witawaya.wordpress.com/2013/02/12/pembentukan-kabupaten-okika/ [diakses di Wamena, Papua, Indonesia: 27 Desember 2017].

Hajar, Anita Siti. (2011). “Perimbangan Pemekaran Wilayah Pasca Reformasi: Suatu Kajian dari Perspektif Demokrasi dan Hukum”. Tesis Magister Tidak Diterbitkan. Yogyakarta: Program Pasca Sarjana, Fakultas Hukum UII [Universitas Islam Indonesia]. Tersedia secara online di: https://dspace.uii.ac.id/bitstream/handle/123456789/8723 [diakses di Wamena, Papua, Indonesia: 19 Desember 2017].

Harmantyo, Djoko. (2007). “Pemekaran Daerah dan Konflik Keruangan: Kebijakan Otonomi Daerah dan Implementasinya di Indonesia” dalam Makara Sains, Vol.11, No.1 [April], hlm.16-22.

Hasibuan, Albert. (2002). Otonomi Daerah: Peluang dan Tantangan. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.

Hutapea, Bungasan. (2015). “Dinamika Hukum Pemilihan Kepala Daerah di Indonesia” dalam Jurnal Rechtsvinding: Media Pembinaan Hukum Nasional, Vol.4, No.1 [April]. Tersedia secara online juga di: https://rechtsvinding.bphn.go.id/artikel/ART [diakses di Wamena, Papua, Indonesia: 11 Maret 2018].

Huzaifah, Eva. (2011). “Upaya Peningkatan Pemahaman Konsep Geometri Siswa dengan Menggunakan Teori Van Hielle”. Skripsi Sarjana Tidak Diterbitkan. Ciputat: UIN Syahid [Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah] Jakarta.

Indrawati, Dede. (2012). “Analisis Elemen-elemen Prakondisi Pembentukan Daerah Otonom Baru dan Daya Saing Investasi Daerah Otonom Baru: Studi di Kabupaten Bandung Barat”. Skripsi Sarjana Tidak Diterbitkan. Depok: FISIP UI [Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Indonesia]. Tersedia secara online juga di: http://lib.ui.ac.id/file?file=digital/20355945-S-Dede%20Indrawati.pdf [diakses di Wamena, Papua, Indonesia: 19 Desember 2017].

Iver, R.M. Mac & Charles H. Page. (1961). Society: An Introductory Analysis. New York: Macmillan & Co., Ltd.

Jamaluddin, Ilham. (2014). “Pembentukan Daerah Otonom Baru: Studi tentang Rencana Pembentukan Kabupaten Balanipa”. Skripsi Sarjana Tidak Diterbitkan. Makassar: Jurusan Ilmu Politik dan Ilmu Pemerintahan FISIP UNHAS [Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Hasanuddin]. Tersedia secara online juga di: http://repository.unhas.ac.id/bitstream/handle/123456789/10186/PDF [diakses di Wamena, Papua, Indonesia: 19 Desember 2017].

Jeddawi, Murtir. (2009). Pro-Kontra Pemekaran Daerah: Analisis Empiris. Yogyakarta: Total Media.

Kaho, Josef Riwu. (2010). Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, cetakan ke-10.

Khairani, Makmun. (2012). Psikologi Belajar. Yogyakarta: Aswaja Pressindo.

Khatibah. (2011). “Penelitian Kepustakaan” dalam Jurnal Iqra’, Vol.05, No.01 [Mei]. Tersedia secara online juga di: http://repository.uinsu.ac.id/640/1/(5)PENELITIAN%20KEPUSTAKAAN.pdf [diakses di Wamena, Papua, Indonesia: 11 Maret 2018].

Koentjaraningrat. (2009). Pengantar Ilmu Antropologi. Jakarta: PT Rineka Cipta, edisi revisi.

Lan, Thung Ju. (2010). “Teori dan Praktek dalam Studi Konflik di Indonesia” dalam Antropologi Indonesia, Volume 1. Tersedia secara online juga di: http://journal.ui.ac.id/index.php/jai/article/viewFile/3576/2844 [diakses di Wamena, Papua, Indonesia: 19 Desember 2017].

Malak, Stepanus. (2012). Otonomi Khusus Papua. Jakarta: Ar-Raafi. Tersedia secara online juga di: https://www.researchgate.net/publication/301348375_Otonomi_Khusus_Papua [diakses di Wamena, Papua, Indonesia: 19 Desember 2017].

Marten, Timoteus. (2013). “Ide Pemekaran Kabupaten Okika Perlu Kajian Ilmiah” dalam JUBI: Portal Berita Tanah Papua No.1. Jayapura: 19 Maret. Tersedia secara online juga di: http://tabloidjubi.com/16/2013/03/19/ide-pemekaran-kabupaten-okika-perlu-kajian-ilmiah/ [diakses di Wamena, Papua, Indonesia: 24 Maret 2018].

Maulida, Ina. (2012). “Persepsi Siswa terhadap Implementasi Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2008 di SMK Muhammadiyah 3 Yogyakarta”. Skripsi Sarjana Tidak Diterbitkan. Yogyakarta: FISE UNY [Fakultas Ilmu Sosial dan Ekonomi, Universitas Negeri Yogyakarta].

Miles, B.B. & A.M. Huberman. (2012). Analisa Data Kualitatif. Jakarta: UI [Universitas Indonesia] Press, Terjemahan.

Muhni, Djuretnaa Imam. (1994). Moral dan Religi Menurut Emile Durkheim dan Hendri Bergson. Yokyakarta: Penerbit Kanisius.

Mulyana, Deddy. (2007). Ilmu Komunikasi: Suatu Pengantar. Bandung: Remaja Rosdakarya.

Nadir, Sakinah. (2013). “Otonomi Daerah dan Desentralisasi Desa: Menuju Pemberdayaan Masyarakat Desa” dalam Jurnal Politik Profetik, Vol.1, No.1.

Nugroho, I. & R. Dahuri. (2004). Pembangunan Wilayah: Perspektif Ekonomi, Sosial, dan Lingkungan. Jakarta: Penerbit LP3ES.

Percik, Dari. (2007). “Proses dan Implikasi Sosial-Politik Pemekaran: Studi Kasus di Sambas dan Buton”. Tersedia secara online di: https://vdocuments.mx/proses-dan-implikasi-sosial-politik-pemekaran.html [diakses di Wamena, Papua, Indonesia: 19 Desember 2017].

Piliang, Indra J., Dendi Ramdani & Agung Pribadi. (2003). Otonomi Daerah: Evaluasi dan Proyeksi. Jakarta: Divisi Kajian Demokrasi Lokal, Yayasan Harkat Bangsa bekerjasama dengan Partnership for Governance Reform in Indonesia.

Prastowo, Andi. (2011). Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penelitian. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.

Pratama, Muhammad Rifki. (2010). “Politik Pemekaran Wilayah: Studi Kasus Proses Pembentukan Kota Tangerang Selatan”. Skripsi Sarjana Tidak Diterbitkan. Jakarta: FISIP UIN [Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Islam Negeri] Syarif Hidayatullah. Tersedia secara online juga di: http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/2456/1/98201 [diakses di Wamena, Papua, Indonesia: 19 Desember 2017].

Rachmat, Kriyantono. (2006). Teknik dan Praktik Riset Komunikasi. Jakarta: Pranada Media Grup, edisi pertama.

Rahadian, Lalu. (2017). “Pemerintah Tegaskan Tidak Ada Pemekaran Wilayah Hingga 2018” dalam CNN Indonesia. Jakarta: 20 Juni. Tersedia secara online juga di: https://www.cnnindonesia.com/nasional/20170620140423-20-223003 [diakses di Wamena, Papua, Indonesia: 24 Maret 2018].

Rakhmat, Jalaludin. (2007a). Metode Penelitian Komunikasi. Bandung: PT Remaja Rosda Karya.

Rakhmat, Jalaludin. (2007b). Psikologi Komunikasi. Bandung: PT Remaja Rosda Karya, edisi revisi.

Ratnawati, Tri. (2009). Pemekaran Daerah: Politik Lokal dan Beberapa Isu Terseleksi. Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset.

Riswandi. (2013). Psikologi Komunikasi. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Riyadi, Dodi Slamet. (2002). “Pengembangan Wilayah: Teori dan Kosep” dalam Urbanus M. Ambardi & Socia Prihawantoro [eds]. Pengembangan Wilayah dan Otonomi Daerah. Jakarta: Pusat Kajian Kebijakan Teknologi Pengembangan Wilayah.

Saparini, Hendri et al. (2013). “Analisa Proses Administrasi Pemekaran Daerah pada Departemen Dalam Negeri dan Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah (DPOD)”. Tersedia secara online di: http://www.dpr.go.id/doksetjen/dokumen/bpkdpd_Analisis_tentang_Pemekaran_Daerah20130306170435.pdf [diakses di Wamena, Papua, Indonesia: 27 Desember 2017].

“Sejarah Pembentukan Wilayah Okikha” dalam News-Okikha Wene Bersatu.com. Okikha, Papua, Indonesia: 16 Juni 2016.

Setneg RI [Sekretariat Negara Republik Indonesia]. (2000). “Rancangan Undang-Undang Republik Indonesia tentang Pembentukan Kabupaten Okikha di Provinsi Papua”. Draf Undang-Undang Tidak Diterbitkan. Jakarta: Setneg RI.

Setneg RI [Sekretariat Negara Republik Indonesia]. (2001). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus di Papua. Jakarta: Setneg RI.

Setneg RI [Sekretariat Negara Republik Indonesia]. (2004). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Jakarta: Setneg RI.

Setneg RI [Sekretariat Negara Republik Indonesia]. (2007). Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2007 tentang Tata-Cara Pembentukan, Penghapusan, dan Penggabungan Daerah. Jakarta: Setneg RI.

Setneg RI [Sekretariat Negara Republik Indonesia]. (2014). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Jakarta: Setneg RI.

Soekanto, Soerjono. (2006). Sosiologi: Suatu Pengantar. Jakarta: Raja Grafindo Persada, edisi revisi.

Stimson, Robert J., Roger R. Stough & Brian H. Roberts. (2006). Regional Economic Development: Analysis and Planning Strategy. Verlag, Berlin, and Heidelberg: Springer, second edition.

Sudandoko, H. Djoko. (2003). Dilema Otonomi Daerah. Yogyakarta: Penerbit Andi.

Sugihartono, K.N. Fathiyah & F. Harahap. (2007). Psikologi Pendidikan. Yogyakarta: Penerbit UNY [Universitas Negeri Yogyakarta] Press.

Sugiyono. (2006). Metode Penelitian Administrasi. Bandung: CV Alfabeta, cetakan ke-14.

Sugiyono. (2012). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta.

Suharman. (2005). Psikologi Kognitif. Surabaya: Penerbit Srikandi.

Sulistyo, Basuki. (2006). Metode Penelitian. Jakarta: Wedatama Widya Sastra.

Sumarsono et al. (2010). Potret 57 DOB: Sebuah Hasil Evaluasi Dini Perkembangan 57 Daerah Otonomi Baru. Jakarta: Direktorat Jenderal Otonomi Daerah, Kementrian Dalam Negeri.

Syaukani, H.R.H., A. Gaffar & R. Rasyid. (2003). Otonomi Daerah dalam Negara Kesatuan. Yogyakarta: Pustaka Pelajar bekerjasama dengan PUSKAP.

Ta’dung, Pery R. (2017). “Pengaruh Pendidikan Formal terhadap Partisipasi Politik Masyarakat di Kampung Kama, Distrik Wamena, Kabupaten Jayawijaya: Studi Kasus pada Pilkada Kabupaten Jayawijaya Tahun 2013”. Tersedia secara online di: https://ejournal.uncen.ac.id/index.php/JPP/article/download [diakses di Wamena, Papua, Indonesia: 24 Maret 2018].

Tail, Marthen. (2014). “Pemekaran Hanya Menambah Masalah”. Tersedia secara online di: http://www.lukasenembe.com/2014/02/pemekaran-hanya-menambah-masalah.html [diakses di Wamena, Papua, Indonesia: 27 Desember 2017].

“Tinggal Selangkah: DOB Kota Lembah Baliem dan Okika Disyahkan” dalam Papua Pos. Jayapura: 29 September 2014.

Toha, Miftah. (2003). Perilaku Organisasi. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

“UU No.21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua” dalam Hukum Online.Com. Jakarta: 27 November 2001. Tersedia secara online juga di: http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol4321/uu-no21-tahun-2001-tentang-otonomi-khusus-bagi-provinsi-papua [diakses di Wamena, Papua, Indonesia: 19 Desember 2017].

Walgito, Bimo. (2002). Pengantar Psikologi Umum. Yogyakarta: Penerbit Andi.

Walgito, Bimo. (2009). Psikologi Sosial: Suatu Pengantar. Yogyakarta: Penerbit Andi, edisi revisi.

Wardoyo, Tony & M. Aminudin. (2009). “Menimbang Untung Rugi Pemekaran Wilayah” dalam Suara Pembaharuan. Jakarta: 6 Pebruari.

Wawancara dengan Responden A-1, Kepala Distrik Wita-Waya, Kabupaten Jayawijaya, Papua, Indonesia, pada tanggal 3 Juli 2017.

Wawancara dengan Responden A-2, Agustinus, salah seorang Aparat di Distrik Wita-Waya, Kabupaten Jayawijaya, Papua, Indonesia, pada tanggal 3 Juli 2017.

Wawancara dengan Responden A-3, salah seorang Aparat di Distrik Wita-Waya, Kabupaten Jayawijaya, Papua, Indonesia, pada tanggal 3 Juli 2017.

Wawancara dengan Responden A-4, salah seorang Aparat di Distrik Wita-Waya, Kabupaten Jayawijaya, Papua, Indonesia, pada tanggal 3 Juli 2017.

Wawancara dengan Responden A-5, salah seorang Aparat di Distrik Wita-Waya, Kabupaten Jayawijaya, Papua, Indonesia, pada tanggal 3 Juli 2017.

Wawancara dengan Responden A-6, Isak, salah seorang Aparat di Distrik Wita-Waya, Kabupaten Jayawijaya, Papua, Indonesia, pada tanggal 3 Juli 2017.

Wawancara dengan Responden A-7, Tanius, salah seorang Aparat di Distrik Wita-Waya, Kabupaten Jayawijaya, Papua, Indonesia, pada tanggal 3 Juli 2017.

Wawancara dengan Responden A-8, Kossay, salah seorang Aparat di Distrik Wita-Waya, Kabupaten Jayawijaya, Papua, Indonesia, pada tanggal 3 Juli 2017.

Wawancara dengan Responden A-9, salah seorang Aparat di Distrik Wita-Waya, Kabupaten Jayawijaya, Papua, Indonesia, pada tanggal 3 Juli 2017.

Wawancara dengan Responden B-1, Kepala Distrik Kurulu di Kabupaten Jayawijaya, Papua, Indonesia, pada tanggal 10 Juli 2017.

Wawancara dengan Responden B-2, salah seorang Aparat di Distrik Kurulu, Kabupaten Jayawijaya, Papua, Indonesia, pada tanggal 10 Juli 2017.

Wawancara dengan Responden B-3, salah seorang Aparat di Distrik Kurulu, Kabupaten Jayawijaya, Papua, Indonesia, pada tanggal 10 Juli 2017.

Wawancara dengan Responden B-4, salah seorang Aparat di Distrik Kurulu, Kabupaten Jayawijaya, Papua, Indonesia, pada tanggal 10 Juli 2017.

Wawancara dengan Responden B-5, salah seorang Aparat di Distrik Kurulu, Kabupaten Jayawijaya, Papua, Indonesia, pada tanggal 10 Juli 2017.

Wawancara dengan Responden B-6, salah seorang Aparat di Distrik Kurulu, Kabupaten Jayawijaya, Papua, Indonesia, pada tanggal 10 Juli 2017.

Wawancara dengan Responden B-7, salah seorang Aparat di Distrik Kurulu, Kabupaten Jayawijaya, Papua, Indonesia, pada tanggal 10 Juli 2017.

Wawancara dengan Responden B-8, salah seorang Aparat di Distrik Kurulu, Kabupaten Jayawijaya, Papua, Indonesia, pada tanggal 10 Juli 2017.

Wawancara dengan Responden C-1, Ketua Badan Forum Komunikasi Masyarakat Distrik Wita-Waya, Kabupaten Jayawijaya, Papua, Indonesia, pada tanggal 17 Juli 2017.

Wawancara dengan Responden C-2, Anggota Badan Forum Komunikasi Masyarakat Distrik Wita-Waya, Kabupaten Jayawijaya, Papua, Indonesia, pada tanggal 17 Juli 2017.

Wawancara dengan Responden C-3, Anggota Badan Forum Komunikasi Masyarakat Distrik Wita-Waya, Kabupaten Jayawijaya, Papua, Indonesia, pada tanggal 17 Juli 2017.

Wawancara dengan Responden D-1, Musa Mabel sebagai Ketua Pembentukan Kabupaten Okikha, Koordinator Distrik Wita-Waya, dan Tim Pembentukan DOB (Daerah Otonom Baru) Kabupaten Okikha, Kabupaten Jayawijaya, Papua, Indonesia, pada tanggal 24 Juli 2017.

Wawancara dengan Responden D-2, Anggota Koordinator Distrik Wita-Waya, Tim Pembentukan DOB (Daerah Otonom Baru) Kabupaten Okikha, Kabupaten Jayawijaya, Papua, Indonesia, pada tanggal 24 Juli 2017.

Wawancara dengan Responden D-3, Anggota Koordinator Distrik Wita-Waya, Tim Pembentukan DOB (Daerah Otonom Baru) Kabupaten Okikha, Kabupaten Jayawijaya, Papua, Indonesia, pada tanggal 24 Juli 2017.

Wawancara dengan Responden E-1, Kepala Kampung Yiwika di Distrik Wita-Waya, Kabupaten Jayawijaya, Papua, Indonesia, pada tanggal 1 Agustus 2017.

Wawancara dengan Responden E-2, Warga Kampung I di Distrik Wita-Waya, Kabupaten Jayawijaya, Papua, Indonesia, pada tanggal 1 Agustus 2017.

Wawancara dengan Responden F-1, Ketua Kampung II di Distrik Wita-Waya, Kabupaten Jayawijaya, Papua, Indonesia, pada tanggal 8 Agustus 2017.

Wawancara dengan Responden F-2, Warga Kampung II di Distrik Wita-Waya, Kabupaten Jayawijaya, Papua, Indonesia, pada tanggal 8 Agustus 2017.

Wawancara dengan Responden G-1, Ketua Kampung III di Distrik Wita-Waya, Kabupaten Jayawijaya, Papua, Indonesia, pada tanggal 15 Agustus 2017.

Wawancara dengan Responden G-2, Warga Kampung III di Distrik Wita-Waya, Kabupaten Jayawijaya, Papua, Indonesia, pada tanggal 15 Agustus 2017.

Winkel, W.S. (1996). Psikologi Pengajaran. Jakarta: Grasindo, cetakan keempat.

Yudhoyono, S.B. et al. (2002). Good Governance dan Otonomi Daerah: Menyongsong AFTA Tahun 2003. Yogyakarta: Prosumen dan Forkoma-MAP UGM.

Yulistiani, Anny et al. (2007). “Analisis terhadap Evaluasi Daerah Otonomi Baru Tahun Anggaran 2007”. Laporan Akhir Tidak Diterbitkan. Jakarta: Direktorat Jenderal Otonomi Daerah, Departemen Dalam Negeri – Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan di Indonesia.

Yusri, H. & J. Situmorang. (2000). “Sikap terhadap Keselamatan dari Pekerja Radiasi Rumah Sakit dan Industri Indonesia” dalam Buletin Keselamatan Statuta, Vol.1, No.1 [Agustus-November].

Zed, Mestika. (2008). Metode Penelitian Kepustakaan. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.

“33 Daerah Otonom Baru di Papua” dalam Majalah Selangka, edisi Desember 2013.




DOI: https://doi.org/10.2121/atikan-journal.v8i1.1031

DOI (PDF): https://doi.org/10.2121/atikan-journal.v8i1.1031.g927

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Creative Commons License
ATIKAN: Jurnal Kajian Pendidikan. This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License

View My Stats